Menghitung Hari Janji BBM Satu Harga

Oleh: Abd Rahman M(dimuat/publikasikan di Harian Medanbisnis 13 Desember 2016)

Memasuki akhir tahun 2016 berarti tinggal menghitung hari menuju tahun baru 2017. Presiden Jokowi orang nomor satu di Indonesia mendengungkan penyamarataan harga BBM mulai tahun 2017 di seluruh Indonesia. Hal ini terlebih dahulu dicanangkan presiden ketika berkunjung ke tanah Papua (18/10/2016). Jika sebelumnya harga BBM di Papua bisa mencapai 7-14 kali lipat dari harga di pulau Jawa, atau secara hitungan matematisnya malah ada yang sampai menembus angka 100 ribu perliter, maka masyarakat Papua sesuai dengan kebijakan satu harga yang didengungkan presiden, bisa menikmati BBM dengan harga yang dinikmati masyarakat di pulau Jawa.

Mahalnya harga BBM di tanah Papua dikarenakan berbagai faktor, di antaranya biaya transportasi pengangkutan yang tinggi dengan kondisi geografis Papua yang dipenuhi pegunungan dan lembah. Belum memadainya jalur distribusi resmi (milik pertamina) sehingga harga BBM untuk sampai ke tangan masyarakat bisa melambung sangat tinggi dan masih terbatasnya stok BBM di Papua karena infrastruktur penyimpanan stok BBM tidak memadai.

Adanya kebijakan BBM satu harga yang dijanjikan berlaku efektif 2017 di seluruh Indonesia merupakan terobosan yang sangat luar biasa di era presiden ke-7 Republik Indonesia. Jika melihat sejarah berdirinya negara Indonesia, kebijakan BBM satu harga adalah yang pertama terjadi di Indonesia. Penyamarataan harga BBM di seluruh Indonesia sedikit banyaknya sudah mulai memenuhi unsur rasa keadilan di wilayah luar pulau Jawa. Memang tidak bisa dipungkiri dalam merealisasikan kebijakan tersebut membutuhkan dana penanggulangan yang tidak sedikit untuk menutupi biaya transportasi dan pendistribusiannya.

Penyamarataan harga BBM di seluruh Indonesia sebagai langkah yang maju mengingat kesenjangan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti di Papua dan wilayah terpencil lainnya. Ke depannya, dengan benar-benar berjalan efektif BBM satu harga perlahan bisa mengikis rasa ketidakadilan atau masyarakat terpencil tidak lagi merasa diabaikan. 

Langkah berani pemerintah dengan janji menyamaratakan harga BBM di tahun 2017 tentu membuat beban anggaran yang ditanggung pemerintah tidak sedikit. Tetapi berbicara tentang keadilan sosial dan penyamarataan pembangunan, merupakan langkah awal yang sangat baik demi Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Anggaran untuk pesta demokrasi seperti pilkada serentak tahun 2017 anggaran yang dikeluarkan dari uang rakyat mencapai 4,2 triliun tidak menjadi masalah. Berkaca pada hal itu, tentu kebijakan BBM satu harga dengan itikad baik pemerintah patut disukseskan.

Kebijakan satu harga yang dibebankan pada kas negara tidaklah berat jika yang diperhitungkan adalah kemaslahatan masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang cenderung tinggi di Papua dan wilayah terpencil lainnya di pelosok tanah air kemungkinan besar bisa ditekan dengan adanya kebijakan penyamarataan harga BBM.  

Perlu pengawasan
Mengingat dengan adanya keseragaman harga BBM di seluruh wilayah Indonesia yang berlaku efektif mulai tahun 2017. Tertera pada Perpres 191 tahun 2014, pemerintah menugaskan pertamina mendsitribusikan BBM dengan harga sama di titik serah atau lembaga penyalur. Hal inilah yang menjadi kendala utama yang membuat harga BBM bisa melambung tinggi untuk bisa dinikmati masyarakat.

Penyamarataan harga BBM ini, harus ada pengawasan ekstra agar penyaluran harga BBM bisa benar-benar sesuai dengan program pemerintah bahwasanya harga benar-benar sama tidak ada kongkalikong. Jika ada yang mencoba bermain dengan harga, secepatnya ditindak tegas bukan malah tutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang apik antarlini baik itu pemerintah,  pertamina, agen, dan pengecer agar program penyamarataan harga BBM berjalan dengan benar.

Mengingat janji pemerintah akan membuat kebijakan  Harga BBM  sama rata efektif dijalankan mulai tahun 2017 dari Sabang sampai Merauke, tentu merupakan angin segar bagi masyarakat di wilayah yang masih minim tersentuh roda pembangunan. Otomatis dengan kebijakan ini tentu pemerintah siap tidak siap harus memperbanyak agen penyalur atau SPBU di wilayah terpencil dan memperbanyak stok BBM ditiap-tiap penyalur. Jika ada mafia yang mencoba main mata dengan oknum-oknum tertentu, pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan pihak pengamanan harus cepat menindak tegas para mafia tersebut.

Sudah saatnya pembangunan tidak hanya bertitik pusat di pulau Jawa, masyarakat luar pulau Jawa khususnya yang tinggal di daerah yang minim tersentuh pembangunan juga harus bisa menikmatinya. Otomatis tidak ada lagi kecemburuan dan kecenderungan jawasentris.

Tinggal menunggu hitungan hari mengingat kita telah di penghujung tahun 2016, janji menyamaratakan harga BBM semoga saja bisa dinikmati saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok tanah air. Harapan kita, dengan penyamarataan harga BBM sebagai tonggak awal memperlancar pembangunan di daerah tertinggal seperti Papua bisa mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lainnya. Kunci keberhasilan penyamarataan harga BBM bisa benar-benar sampai ke masyarakat adalah pengawasan dari pemerintah setempat agar benar-benar mengawasi penyalurannya.
      
                  
      

Tweet